Policy Planning Consultation Indonesia – Amerika Serikat

By Admin

nusakini.com--Badan pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengadakan Policy Planning Consultation (PPC) dengan beberapa mitra think tank di Washington D.C., Amerika Serikat. Kegiatan Policy Planning Consultation berupa research dialogue tersebut dilakukan dengan Heritage Foundation, Centre for Strategic and International Studies (CSIS – Washington D.C.), Cato Institute, Stimson Center dan Dean of the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) pada John Hopkins University. 

Policy Planning Consultation ini memfokuskan pada proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat masa Pemerintahan Donald J. Trump, baik ekonomi maupun politik, termasuk di kawasan regional Asia, terutama yang berpotensi mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi dengan Indonesia. Berbagai perkembangan terkini di Kawasan termasuk Laut China Selatan dan laut China Timur, ketegangan di Semenanjung Korea, kerja sama pemberantasan terorisme, Inisiatif Republik Rakyat Tiongkok "One Belt One Road", engagement Amerika Serikat di Kawasan Asia serta Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat menjadi topik exchange of views BPPK dengan berbagai kalangan tersebut. 

Dialog Kebijakan ini bertujuan untuk tukar pendapat dan saran mengenai masa depan kemitraan politik, keamanan dan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tingkat bilateral, regional dan global. Pertemuan yang merupakan tindak lanjut kunjungan Wakil menteri Luar Negeri AS ke Indonesia bulan April 2017 tersebut dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI dan menghadirkan beberapa eminent persons dari kedua negara. 

Pelaksanaan Policy Planning Consultation BPPK Kementerian Luar Negeri RI ini merupakan wahana saling tukar informasi dan pandangan antara BPPK dengan mitra-mitranya dalam berbagai isu global serta membuka lebih banyak bagi kedua lembaga untuk mengeksplorasi bidang-bidang kerja sama yang saling menguntungkan. Hasil PPC akan menjadi rujukan bagi pengkajian dan pengembangan kebijakan Kementerian Luar Negeri terutama dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Donald J. Trump. (p/ab)